Purbaya Menyebut Ekonom Iri Usai Kritik Ponakan Prabowo Masuk BI, Memicu Polemik Independensi Bank Indonesia Dan Transparansi Publik
Purbaya Menyebut Ekonom Iri Usai Kritik Ponakan Prabowo Masuk BI, Memicu Polemik Independensi Bank Indonesia Dan Transparansi Publik. Isu penunjukan figur yang di sebut sebagai ponakan Presiden RI Prabowo Subianto ke jajaran Bank Indonesia (BI) memicu sorotan publik dan menjadi perbincangan hangat di kalangan ekonomi-politik. Kritik datang dari sejumlah ekonom yang menilai proses penunjukan pejabat strategis di lembaga keuangan negara harus dilakukan dengan transparan dan menjunjung profesionalitas.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Dewan Komisioner LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons keras. Purbaya menyebut kritik yang di arahkan terhadap keputusan tersebut tidak sepenuhnya di dasari pertimbangan profesional, melainkan karena faktor subjektif.
“Dia iri,” ujar Purbaya saat di tanya mengenai kritik ekonom terhadap masuknya ponakan Prabowo ke BI.
Pernyataan tersebut langsung memicu polemik baru. Sebagian pihak menilai komentar itu terlalu tajam dan berpotensi memperkeruh diskusi publik. Namun ada juga yang melihat reaksi Purbaya sebagai bentuk pembelaan terhadap penunjukan yang di anggapnya berdasarkan kapasitas, bukan relasi keluarga.
Kritik Ekonom: Potensi Konflik Kepentingan
Sejumlah ekonom menilai penempatan sosok yang memiliki hubungan keluarga dengan presiden pada posisi strategis seperti Bank Indonesia dapat menimbulkan persepsi negatif, terutama terkait independensi dan profesionalitas lembaga. Kritik tersebut tidak serta-merta menilai individu yang di tunjuk tidak kompeten, tetapi menekankan bahwa lembaga seperti BI sebaiknya steril dari kesan “politik keluarga” karena perannya sangat krusial dalam menjaga stabilitas moneter.
Bank Indonesia memiliki wewenang besar dalam mengatur kebijakan suku bunga, menjaga nilai rupiah, hingga mengontrol inflasi. Karena itu, setiap penunjukan pejabat di lingkup BI selalu berada dalam sorotan publik.
Purbaya: Jangan Gampang Menuduh Nepotisme
Purbaya menegaskan bahwa tudingan publik harus di dasarkan pada fakta dan rekam jejak. Ia menyebut seseorang tidak boleh langsung dicap tidak layak hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan tokoh tertentu. Purbaya: Jangan Gampang Menuduh Nepotisme.
Menurut Purbaya, dalam dunia profesional, yang harus di lihat adalah kompetensi, prestasi, serta kemampuan individu menjalankan mandat jabatan. Ia menilai kritik yang berlebihan dapat memunculkan bias, apalagi bila tidak disertai data kuat.
“Kalau orang punya kapasitas, masa tidak boleh masuk? Jangan lihat garis keluarganya saja,” ujar Purbaya dalam keterangannya.
Polemik Menyentuh Independensi Lembaga Negara
Kontroversi penunjukan pejabat dengan relasi keluarga penguasa bukan hal baru di Indonesia. Namun, ketika menyangkut lembaga seperti Bank Indonesia, isu tersebut menjadi lebih sensitif karena BI di posisikan sebagai lembaga independen yang harus menjaga jarak dari intervensi politik.
Pengamat kebijakan publik menilai persepsi independensi menjadi faktor penting yang memengaruhi kepercayaan pasar. Saat masyarakat atau investor global melihat ada nuansa nepotisme atau politik yang masuk ke ranah moneter, hal tersebut bisa berpengaruh pada sentimen ekonomi, meski belum tentu berdampak langsung pada kebijakan.
Di sisi lain, pendukung kebijakan menilai polemik ini sebaiknya tidak di besar-besarkan selama individu yang di tunjuk memiliki rekam jejak kuat serta melewati proses seleksi yang sah.
Publik Minta Transparansi Rekam Jejak
Terlepas dari pro-kontra, banyak pihak menekankan pentingnya transparansi. Publik berharap pemerintah maupun lembaga terkait menjelaskan secara terbuka latar belakang, pengalaman, serta dasar penunjukan agar diskusi tidak berkembang liar. Publik Minta Transparansi Rekam Jejak.
“Kalau memang kompeten, tunjukkan track record-nya dan prosesnya di buat terbuka. Itu akan meredam polemik,” ujar seorang pengamat ekonomi.
Hingga kini, polemik masih berlanjut di ruang publik. Pernyataan Purbaya yang menyebut kritik di dasari rasa iri justru memperluas perdebatan, dari soal penunjukan pejabat hingga etika komunikasi pejabat publik.
