Gedung Putih Rencanakan KTT Board of Peace Bahas Gaza
Gedung Putih Berencana Menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board Of Peace (Bop) Pada 19 Februari 2026 Di Washington D.C. Dengan fokus utama pada situasi di Jalur Gaza dan rekonstruksi wilayah yang hancur akibat konflik panjang antara Israel dan Hamas. Pertemuan ini merupakan upaya terbaru dalam diplomasi internasional untuk mencari solusi damai dan mengakselerasi fase kedua gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.
Rencana KTT ini di laporkan oleh media internasional seperti media Amerika yang di kutip sejumlah pejabat AS. Pertemuan akan di gelar di U.S. Institute of Peace dan di hadiri oleh para pemimpin dari negara anggota Board of Peace. Selain membahas perdamaian, KTT juga akan menjadi forum penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza. Yang membutuhkan puluhan miliar dolar untuk membangun kembali infrastruktur, layanan publik, dan kebutuhan dasar lainnya pascakonflik.
Board of Peace atau Dewan Perdamaian adalah sebuah badan internasional yang di inisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari rencana perdamaiannya untuk wilayah Gaza yang di perkenalkan pada akhir 2025. Tujuan utama badan ini adalah membantu mengawasi stabilisasi, administrasi sementara. Dan rekonstruksi Gaza setelah berakhirnya perang berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Badan ini juga menjadi bagian dari implementasi rencana gencatan senjata 20 poin. Yang telah di sahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gedung Putih.
Gedung Putih, Siapa yang Terlibat dalam Board of Peace?
Anggota Board of Peace terdiri dari gabungan tokoh internasional dan pejabat penting dari berbagai negara. Presiden AS Donald Trump sendiri menjadi ketua dewan tersebut, bersama sejumlah tokoh global seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Serta tokoh lain seperti Jared Kushner dan kepala Bank Dunia, menurut pengumuman resmi White House. Komite Nasional untuk Administrasi Gaza akan di pimpin oleh Dr. Ali Sha’ath, mantan wakil menteri dari Otoritas Palestina yang di harapkan membantu stabilisasi sosial dan pemerintahan sehari-hari di Gaza.
Partisipasi beberapa negara Arab dan Muslim juga terjadi saat peluncuran awal Board of Peace di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Di mana Indonesia bahkan menandatangani piagam untuk bergabung dan menegaskan dukungan terhadap mekanisme penyelesaian konflik.
Tujuan KTT dan Rekonstruksi Gaza
KTT Board of Peace di rencanakan tidak hanya sebagai pertemuan diplomatik. Tetapi juga sebagai konferensi penggalangan dana besar untuk menyokong rekonstruksi Gaza yang rusak parah akibat perang. Gaza sudah mengalami kehancuran infrastruktur yang luas dan krisis kemanusiaan berkepanjangan. Termasuk masalah kelaparan, kekurangan air bersih, dan layanan kesehatan yang runtuh akibat blokade dan konflik bertahun-tahun.
Pertemuan ini juga di maksudkan untuk memperkuat komitmen negara-negara anggota dalam melaksanakan fase kedua dari gencatan senjata. Yang mencakup de-militerisasi wilayah, stabilisasi keamanan, serta pembangunan kembali fasilitas umum dan ekonomi. Pendanaan global adalah elemen krusial, karena perkiraan kebutuhan rekonstruksi di perkirakan mencapai puluhan miliar dolar. Jauh melampaui kemampuan sumber daya regional semata.
Kontroversi dan Tantangan
Walaupun di rancang untuk perdamaian, Board of Peace juga menghadapi kritik dari beberapa pihak. Sebagian pakar internasional menilai inisiatif ini berpotensi mengurangi peran PBB dalam proses perdamaian dan pemerintahan transisional, karena struktur dan mandatnya yang di pimpin oleh satu negara kuat. Ada pula kritik mengenai ketidakhadiran perwakilan Hamas atau wakil resmi Palestina dalam beberapa konteks pembentukan kebijakan, yang di anggap bisa menghambat legitimasi proses di mata banyak pihak lokal.
Selain itu, beberapa negara barat besar di sebut belum sepenuhnya bergabung atau mendukung Board of Peace. Karena kekhawatiran tentang imbalan politik dan strategi geopolitik di kawasan. KTT Board of Peace yang di rencanakan pada 19 Februari 2026 menjadi salah satu momentum penting dalam upaya global menanggapi konflik yang telah melanda Gaza sejak 2023 Gedung Putih.
